Gus Muhaimin Ajak Intelektual dan Tokoh Berintegritas Nyaleg lewat PKB
Dalam kesempatan itu, Gus Muhaimin mengutip kritik yang berani dari tokoh Orde Baru yang juga mantan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita bahwa Reformasi yang telah berlangsung selama 24 tahun, justru melahirkan oligarki bahkan kleptokrasi.
”Pak Ginandjar dengan sangat berani menyatakan bahwa hari ini conflict of interest terjadi dalam pengelolaan pemerintahan, kementerian, termasuk di daerah,” katanya.
Gus Muhaimin mengatakan bahwa kritik keras dari Ginandjar tersebut tidak boleh diabaikan. Sebab, para kepala daerah baik bupati, walikota ataupun gubernur yang terpilih karena uang maka mereka hanya akan tunduk dan taat kepada pemodal dan investor.
Pernyataan Ginandjar bahwa praktik kleptokrasi atau ”birokrasi maling” harus dijadikan sebagai cambuk untuk membenahi sistem yang ada saat ini.
”Pernyataan Pak Ginandjar pertama harus jadi cambuk buat PKB dan bangsa ini untuk menata, menyempurnakan. Kita harus benahi sistemnya. Sebab kalau sistemnya salah, pemberantasan korupsi tak akan berhasil. Perubahan-perubahan yang ada hanya tumpul dan merusak dari dalam,” katanya.
Rusaknya sistem birokrasi, seperti yang disampaikan Ginandjar, kata Gus Muhaimin, harus dicarikan cara untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi.
”Caleg-caleg yang nggak punya uang akan suram masa depannya jika kondisi yang ada tidak berubah. Caleg-caleg yang nggak punya uang sulit untuk terpilih,” tuturnya.
Disisi lain, mereka yang terpilih karena uang dipastikan akan terlibat dalam konflik kepentingan dalam setiap kebijakan publik yang diambil.
”Korupsi APBN, korupsi APBD itu berbahaya, tapi yang lebih membahayakan lagi adalah membuat kebijakan yang di dalamnya ada conflict of interest. Membuat kebijakan karena pesanan pemodal, itu sangat berbahaya,” kata Wakil Ketua DPR RI ini. (*)
Read more info "Gus Muhaimin Ajak Intelektual dan Tokoh Berintegritas Nyaleg lewat PKB " on the next page :
